Peta Timur Tengah dan Afrika Utara

Akhir-akhir ini banyak demonstrasi, perang, dan kerusuhan yang menyebar di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Berikut ini daftar konflik yang terjadi dari setiap negara beserta akar permasalahannya.

Libya

Demonstrasi di Libya berawal pada bulan Februari 2011 ketika para demonstran yang kesal karena penundaan pembangunan perumahan rakyat oleh pemerintah memutuskan untuk memaksa masuk dan menduduki kompleks perumahan tersebut. Pemerintahan yang dipimpin oleh Gadhafi lalu memberikan dana sebesar US$ 24 miliar untuk pembangunan dan pengembangan perumahan rakyat. Sebulan kemudian, demonstrasi kembali muncul setelah polisi menahan kerabat keluarga dari mereka yang terbunuh dalam pembantaian di penjara Abu Salim pada tahun 1996. Selain itu, hal lain yang juga memicu demonstrasi adalah keinginan untuk kebebasan berekspresi dan tingginya tingkat pengangguran. Seiring dengan semakin meningkatnya konflik di Libya, Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan zona larangan terbang di sana dan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyerang Libya dengan tujuan untuk melindungi warga sipil agar tidak menjadi korban dalam konflik antara pasukan oposisi dan pasukan pro-Gadhafi.

Yaman

Demonstran menuntut agar Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, turun dari kekuasaannya. Saleh telah berkuasa sejak tahun 1978. Yaman juga telah didera oleh pemberontakan dari kaum muslim Syiah, infiltrasi yang didukung oleh Amerika Serikat, dan juga kekurangan air bersih. Tingkat pengangguran yang tinggi juga memicu kemarahan dari kaum pemuda yang telah lama menderita karena kemiskinan. Para demonstran juga mengutuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan kurangnya kebebasan berpolitik. Saleh kini telah berjanji untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada pemilu mendatang. Konflik yang terjadi di Yaman ini terjadi antara kelompok pendukung Saleh dan kelompok anti-Saleh. Kedua kubu ini seringkali bentrok dan terlibat dalam kekerasan sehingga menyebabkan situasi yang tidak kondusif di Yaman.

Suriah

Kelompok oposisi pemerintah al-Assad mengklaim bahwa telah terjadi pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia sejak pemberlakuan undang-undang darurat sejak tahun 1963. Pada awal Maret, pembela hak asasi manusia di Suriah yang bernama Haitham Maleh, yang ditahan pada bulan Oktober 2009 ketika pemerintah tengah merazia aktivis dan pembela hukum, dibebaskan. Demonstrasi ini muncul di tengah tuntutan rakyat untuk tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik serta kebebasan sipil dan berpolitik. Sebagai hasilnya, kini Presiden Bashar al-Assad mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji ulang pencabutan undang-undang darurat yang telah berlaku selama ini dan membuat aturan legislatif baru untuk perizinan partai politik. Selain itu, dia juga menjanjikan akan adanya kenaikan gaji pegawai negeri.

Yordania

Perekonomian Yordania dihantam keras oleh krisis ekonomi dunia dan naiknya harga barang komoditi. Selain itu, tingkat pengangguran di negara ini juga tinggi. Para demonstran juga menuntut dibentuknya sistem pemerintahan monarki konstitusional dan dikuranginya kekuasaan yang dimiliki oleh raja. Pejabat yang dekat dengan istana mengatakan pada media bahwa Raja Abdullah II sedang berusaha untuk mengubah pergolakan yang terjadi di daerah untuk menjadi peluang terbentuknya suatu reformasi. Dia berjanji akan membentuk sebuah pemerintahan baru menyusul maraknya demonstrasi anti pemerintah belakangan ini. Pemerintahan yang baru memiliki mandat untuk melakukan reformasi politik dan dipimpin oleh seorang mantan jendral, dengan menyertakan tokoh-tokoh dari media dan kelompok oposisi dalam jajarannya.

Bahrain

Para demonstran pada awalnya turun ke jalan di Manama untuk menuntut terjadinya reformasi dan diberlakukannya sistem pemerintahan monarki konstitusional. Namun sekarang, para demonstran juga menuntut diturunkannya anggota keluarga kerajaan. Para pemuda muslim Shiite yang merupakan mayoritas melancarkan protes atas diskriminasi, tingkat pengangguran, dan korupsi. Isu-isu ini merupakan isu yang menurut mereka tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintahan sekarang, yang dipimpin oleh kaum Sunni. Bahrain Center for Human Rights pada tahun 2010 menuduh pemerintah telah menyiksa sejumlah aktivis pembela hak asasi manusia. Hingga kini, pemerintah yang dipimpin oleh Raja Hamad ini masih belum bergeming dalam menanggapi protes ini. Enam orang dokter dan aktivis pembela hak asasi manusia ditahan pada akhir minggu lalu, namun pemerintah membantah telah terjadi penahanan. Bahkan, Raja Hamad lantas menyatakan telah menggagalkan plot negara asing untuk mendestabilisasi Bahrain, tetapi ia tidak menyebutkan negara mana yang ia maksud.

Arab Saudi

Para demonstran menuntut dibebaskannya tawanan dari kaum Shiite yang mereka rasa telah dipenjara tanpa sebab yang jelas. Selain itu, ada pula demonstran yang turun ke jalan untuk menuntut dibentuknya sistem pemerintahan monarki konstitusional, pemberian kebebasan untuk rakyat yang lebih banyak, dan juga reformasi di bidang lainnya. Banyak orang yang lalu ditahan karena terlibat dalam demonstrasi. Akhir bulan lalu, Raja Abdullah mengumumkan sejumlah tindakan yang akan diambil dengan tujuan untuk memperingan dampak dari krisis ekonomi.

Mesir

Komplain mengenai korupsi dan kekerasan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian merupakan salah satu dari banyak keluhan yang disampaikan oleh para demonstran, yang lantas memaksa Presiden Hosni Mubarak untuk turun dari jabatannya. Demonstran juga marah karena selama 30 tahun berkuasa, Presiden Mubarak telah gagal dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas dan juga tidak mempedulikan permasalahan ekonomi, seperti tingginya harga bahan makanan, gaji yang kecil, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sejak Mubarak turun dari jabatannya, ribuan orang berdemonstrasi di Tahrir Square di Kairo untuk mendesak pemimpin baru Mesir mengimplementasikan reformasi yang telah dijanjikan. Mereka juga memaksa Dewan Tertinggi Mesir untuk mengakhiri undang-undang darurat dan membebaskan tawanan politik. Mereka juga menuntut adanya wakil dari golongan sipil di dalam pemerintahan.

Tunisia

Pemberontakan dipicu ketika seorang lulusan kuliah yang pengangguran membakar dirinya sendiri setelah gerobak jualan buahnya disita oleh polisi. Dia menganggap bahwa polisi telah mengambil satu-satunya sumber penghasilan dia. Para demonstran mengeluhkan tingginya tingkat pengangguran, korupsi, semakin naiknya harga barang-barang, dan represi politik. Pemerintahan sementara akhirnya muncul setelah pemimpin otokratis Presiden Zine El Abidine Ben Ali diusir dari negara ini pada tanggal 14 Januari 2011. Demonstrasi inilah yang memicu rentetan demonstrasi lainnya sepanjang Afrika Utara dan Timur Tengah.

Maroko

Para pengunjuk rasa menuntut reformasi politik untuk membatasi kekuasaan monarki dan menolak proposal reformasi yang diajukan oleh Raja Mohammed VI. Demonstran menganggap proposal yang diajukan tersebut masih belum cukup memenuhi tuntutan yang mereka ajukan. Seiring pemberontakan yang semakin meluas, raja mengusulkan pembentukan perdana menteri yang dipilih rakyat untuk menduduki posisi kepala eksekutif pemerintahan, menjamin terjaganya hak asasi manusia, kesamaan gender, dan perbaikan ekonomi. Menteri Luar Negeri Taib Fassi Fihri mengatakan bahwa reformasi konstitusional akan memperkuat pemisahan kekuasaan dan membantu terciptanya “Maroko yang baru”. Dia mengatakan bahwa panitia yang bertugas untuk merevisi undang-undang akan menyerahkan hasilnya pada bulan Juni untuk disetujui oleh raja, dan setelahnya akan divoting oleh rakyat.

Selain di negara-negara yang sudah disebutkan di atas, demonstrasi sporadis juga terjadi di beberapa negara Timur tengah dan Afrika Utara lainnya seperti Aljazair, Djibouti, Oman, Kuwait, Sudan, dan  beberapa daerah di Palestina.

Sumber: CNN.com